Notulensi Hasil Diskusi

 

 IKATAN MAHASISWA PELAJAR PEMALANG

  (IMPP) 

 KOMISARIATUIN WALISONGO SEMARANG



NOTULENSI HASIL DISKUSI

Tanggal :15 November 2020

Waktu : 14.00

Tempat : Zoom meeting

Tema : Strategi Pengawasan pilkada diera pandemi

Pemateri : Bapak Abdul Maksus S.Pd,I ( Koordinator Divisi Pengawasan dan Antar Lembaga Bawaslu Pemalang)

Moderator : Muhammad Ahlan Kalasuba

Notulis : Muhammad Ahlan Kalasuba

Jumlah audiens : 20

Susunan acara :

Pembukaan 

Penyajian materi

Tanya jawab

Penutup

Materi 

Peran bawaslu ialah sebagai pengawasan pemilu dan juga sebagai eksekutor pemutus perkara dalam sengketa pemilihan.

Fungsi bawaslu;

Pencegahan

Pengawasan

Penindakan 

Pengawasan di masa pandemi

Memastikan pengawas pemilihan menjalankan protokol kesehatan

Memastikan panitia pemilihan umum atau kpps ketat mengawasi protokol

TPS wajib menyediakan cuci tangan dan pengecekan suhu

Mengawasi peserta pemilu agar tidak mengadakan kerumunan yang jumlahnya lebih dari 50

Jenis-jenis Pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu

pelanggaran pidana 

pelanggaran administrasi

pelanggaran kode etik

sengketa pemilihan

Syarat untuk melapor sutu pelanggaran

syarat fornal

identitas pelapor

identitas pihak terlapor

waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan yaitu paling lama 7 hari sejak ditemukannya pelanggaran

kesesuaian tanda tangan dalam laporan dugaan pelanggaran dengan identitas

syarat materiil

peristiwa dan uraian kejadian

tempat peristiwa terjadi

saksi yang mengetahui

bukti

Tanya Jawab

Pertanyaan 

apabila ada anggota bawaslu yang ikut kampanye langsung bagaimana sikap kita dalam melihat itu? (jidan)

Bagaimana tanggapan anda jika ada beberapa tps yang enggan melaksanakan prokes dan mengapa pemilihan umum tidak dilaksnakan secraa online? (Aulia afifah)

Bagaiamana strategi dan langkah efektif agar masyarakat terlibat aktif berpartisipasi dalam pengawasan? (Maksum)

Jawaban

Kita harus memastikan itu anggota bawaslu ikut kampanye atau ikut mengkampanyekan. Anggota bawaslu memang hadir dalam kampanye tetapi kami menjadi pengawas kampanye bukan mengkampanyekan. 

Tps wajib memenuhi prokes dan ini tidak bisa ditawar. Kenapa tidak pemilu online karena pemilu diatur oleh undang-undnag dan dalam undang-undang atau aturan keputusan presiden mengenai covid tidak mengatur tentang pemilihan umum yang online. 

Bawaslu ada program unggulan yaitu Sekolah Kader partisipasi pengawasan (SKPP) yang diikuti para pemuda agar masyarakat bisa mengikutinnya. Selain itu bawaslu juga menentukan pemeetaan indek kerawanan dan mengajak masyarakat lebih aktif partisipasi didaerah rawan tersebut. 

Share :

Tweet

✚

Related Post